Dukungan Politik Menguat, Pilkada via DPRD Kian Terbuka
foto ilustrasi simulasi pencoblosan
WARTAFLASH.COM,JAKARTA – Wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah kembali menguat setelah mayoritas partai politik di DPR bersama pemerintah menyatakan sikap sejalan. Usulan Presiden Prabowo Subianto agar Pilkada dilakukan melalui DPRD kini mendapat dukungan signifikan dari parlemen.
Sedikitnya enam fraksi di DPR telah menyatakan persetujuan terhadap gagasan tersebut, yakni Gerindra, Golkar, PKB, NasDem, PAN, dan Demokrat. Sikap Demokrat menjadi sorotan lantaran partai ini sebelumnya berada di barisan penolak, sebelum akhirnya berbalik arah dan menyatakan dukungan.
Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memilih mengambil posisi kompromi. PKS mengusulkan agar pemilihan melalui DPRD hanya diterapkan untuk kepala daerah tingkat kabupaten, sedangkan pemilihan gubernur dan wali kota tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat. Gerindra hingga PKS diketahui merupakan bagian dari koalisi partai pendukung pemerintahan Prabowo–Gibran Rakabuming Raka.
Di luar barisan pemerintah, PDI Perjuangan menjadi satu-satunya fraksi di DPR yang secara konsisten menolak rencana pengembalian Pilkada lewat DPRD. PDIP menilai pemilihan langsung merupakan bagian penting dari reformasi demokrasi yang tidak semestinya ditarik mundur.
Di tengah menguatnya dukungan politik, sejumlah akademisi dan pengamat menyampaikan kekhawatiran serius. Dosen Hukum Tata Negara Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah atau Castro, menilai wacana tersebut berpotensi menjadi kemunduran bagi demokrasi lokal di Indonesia.
Menurut Castro, mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD mencerminkan model demokrasi elite yang menjauh dari prinsip partisipasi publik. Ia menilai rakyat akan kehilangan ruang deliberasi jika kewenangan memilih kepala daerah diserahkan kepada segelintir wakil politik.
“Pemilihan kepala daerah nantinya hanya ditentukan oleh sedikit orang melalui proses yang tertutup, tidak transparan, dan sangat rentan terhadap praktik transaksi politik serta politik kekerabatan,” ujar Castro, Rabu (7/1).
Castro menegaskan, jika rencana ini direalisasikan tanpa pengamanan serius, maka Pilkada berisiko kehilangan esensi sebagai instrumen kedaulatan rakyat dan justru memperkuat oligarki di tingkat daerah.
