Digitalisasi Bansos Banyuwangi Masuki Tahap Mekanisme Sanggah
Digitalisasi Bansos di Banyuwangi
WARTAFLASH.COM,JAKARTA – Pemerintah terus mendorong transformasi penyaluran bantuan sosial agar semakin tepat sasaran dan berkeadilan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui bimbingan teknis mekanisme sanggah (grievance) dalam rangka piloting digitalisasi bantuan sosial di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.
Kegiatan yang digelar pada 20–23 Januari 2026 ini difasilitasi oleh Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) dan menjadi bagian dari uji coba digitalisasi bansos yang telah dimulai sejak 2025.
Asisten Deputi Keterpaduan Layanan Digital Nasional Kementerian PANRB, Adi Nugroho, mengatakan bahwa digitalisasi bansos bukan hanya soal penggunaan aplikasi, tetapi juga perubahan cara kerja dan penguatan kolaborasi lintas instansi.
“Pengalaman piloting di Banyuwangi menunjukkan bahwa integrasi data, perbaikan proses bisnis, komitmen bersama, dan kepemimpinan yang kuat menjadi kunci agar bansos lebih transparan dan adil,” ujarnya di Banyuwangi, Kamis (23/1/2026).
Adi menambahkan, penentuan penerima bantuan yang tepat membutuhkan proses bertahap dan waktu. Namun, uji coba ini menjadi langkah penting untuk memastikan mekanisme penetapan penerima bansos dapat dipertanggungjawabkan dan terbuka bagi publik.
Salah satu fokus utama dalam kegiatan ini adalah mekanisme sanggah, yaitu ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keberatan atau klarifikasi atas hasil penetapan penerima bantuan sosial yang diumumkan pemerintah. Melalui sistem digital, pengajuan sanggah dapat dilakukan secara langsung dan real time.
Bimbingan teknis ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman para pendamping dan aparat desa terkait alur, prosedur, serta peran mereka dalam mendampingi masyarakat yang mengajukan sanggahan.
Kegiatan dilaksanakan di lima kecamatan, yakni Sempu, Purwoharjo, Pesanggaran, Wongsorejo, dan Banyuwangi. Lebih dari 700 peserta mengikuti kegiatan ini, terdiri dari pendamping PKH, TKSK, kader Dasawisma, operator, serta perangkat desa.
Piloting digitalisasi bansos di Banyuwangi sendiri telah melalui tahap registrasi pada September–Oktober 2025. Tercatat sebanyak 359.079 kepala keluarga mendaftarkan diri melalui portal Perlinsos.
Data pendaftaran tersebut kemudian diolah oleh pemerintah pusat bersama tim ahli kemiskinan untuk menyusun formula penentuan kelayakan penerima bantuan sosial, khususnya Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Melalui transformasi digital ini, pemerintah berharap penyaluran bantuan sosial ke depan semakin tepat sasaran, transparan, dan memberi ruang partisipasi aktif bagi masyarakat.
