Kinerja Dinilai Rendah, Pengamat Sebut Reshuffle Kabinet Prabowo Tak Terelakkan
Photo Istimewa,Maklumat.id
WARTAFLASH.COM,JAKARTA – Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M Jamiluddin Ritonga, menilai isu perombakan kabinet Presiden Prabowo Subianto yang ramai diperbincangkan akan terjadi pada Februari 2026 semakin mengarah pada sebuah kepastian.
Menurut Jamiluddin, dorongan reshuffle muncul kuat seiring evaluasi publik terhadap kinerja sejumlah menteri yang dinilai belum memenuhi ekspektasi masyarakat.
“Isu reshuffle Februari 2026 memang santer terdengar. Bahkan, publik berharap hal itu benar-benar dilakukan karena secara objektif ada beberapa menteri yang kinerjanya dinilai rendah,” kata Jamiluddin saat dihubungi, Selasa (27/1/2026).
Ia menjelaskan, penilaian publik tersebut tercermin dalam berbagai hasil survei, salah satunya yang dirilis Center of Economic and Law Studies (CELIOS). Dalam survei itu, tercatat delapan menteri dan dua kepala badan yang memperoleh penilaian kinerja terburuk dan dinilai layak untuk dievaluasi serius.
Sepuluh pejabat yang disorot CELIOS tersebut antara lain Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Kepala BGN Dadan Hindayana, Menteri HAM Natalius Pigai, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmoko, Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto, serta Menteri ATR Nusron Wahid.
“Kesepuluh nama itu mendapat nilai minus dari CELIOS, dengan skor terendah dialami Bahlil yang mencapai minus 151. Sebagian nama tersebut memang kerap menjadi sorotan pengamat dan masyarakat, sehingga wajar bila dipertimbangkan untuk di-reshuffle,” ujar Jamiluddin.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa reshuffle kabinet seharusnya dilakukan berdasarkan indikator yang jelas, seperti kinerja, integritas, dan kompetensi, bukan atas dasar kedekatan politik atau kompromi kekuasaan.
“Presiden Prabowo idealnya menjadikan kinerja sebagai landasan utama. Bukan karena faktor kedekatan atau sekadar bagi-bagi kekuasaan,” tegasnya.
Dengan prinsip tersebut, Jamiluddin menilai Prabowo tidak perlu ragu mengganti menteri yang juga menjabat sebagai ketua umum partai politik. Ia mencontohkan nama Bahlil Lahadalia dan Zulkifli Hasan. Bahkan, menteri yang berasal dari partai yang sama dengan Presiden pun seharusnya tidak kebal dari evaluasi.
“Prabowo juga harus legowo bila harus mereshuffle menteri satu partai dengannya, seperti Fadli Zon dan Budiman Sudjatmiko,” katanya.
Menurut Jamiluddin, reshuffle yang berbasis evaluasi objektif akan berdampak signifikan terhadap peningkatan kinerja pemerintahan. Sebaliknya, reshuffle yang hanya bersifat tambal sulam dinilai tidak akan membawa perubahan berarti.
“Kalau tidak berbasis evaluasi, reshuffle hanya formalitas dan tidak berdampak pada kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Karena itu, ia menegaskan bahwa reshuffle kabinet harus menjadi langkah yang berpihak pada kepentingan publik.
“Reshuffle kabinet semestinya menjadi keniscayaan yang pro-rakyat. Masyarakat menunggu perubahan yang benar-benar membawa manfaat, bukan sekadar menguntungkan elite,” tutup Jamiluddin.
sumber:Tribun
