KontraS Desak Pengusutan Aktor Intelektual Kasus Air Keras terhadap Aktivis Andrie Yunus
Danpuspom TNI Mayjen Yusri Nuryanto. (tangkapan layar)
WARTAFLASH.COM,JAKARTA – Sejumlah organisasi yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus penyiraman air keras terhadap aktivis HAM dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus. Mereka meminta agar penyelidikan tidak berhenti pada pelaku lapangan, tetapi juga mengungkap pihak yang diduga menjadi dalang di balik peristiwa tersebut.
Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya, menyatakan bahwa pengungkapan aktor intelektual harus dilakukan melalui proses hukum yang transparan dan akuntabel. Ia menilai proses peradilan umum lebih tepat digunakan agar publik dapat mengawasi jalannya penanganan perkara.
Menurut Dimas, koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari berbagai organisasi seperti IMPARSIAL, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Amnesty International Indonesia, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, LBH Jakarta, Aliansi Jurnalis Independen, hingga Indonesia Corruption Watch, menilai pengungkapan dalang di balik peristiwa tersebut sangat penting untuk memastikan keadilan bagi korban.
Koalisi juga meminta pimpinan institusi militer turut bertanggung jawab dalam mengungkap kasus ini secara terbuka. Mereka menyebut Kepala Badan Intelijen Strategis TNI, Yudi Abrimantyo, Panglima TNI Agus Subiyanto, serta Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin memiliki peran penting untuk memastikan kasus tersebut diusut hingga tuntas.
Dimas menegaskan bahwa tindakan penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus merupakan bentuk kekerasan serius terhadap pembela HAM. Ia menilai tindakan tersebut tidak hanya melukai korban secara fisik, tetapi juga menjadi ancaman terhadap demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.
Selain itu, koalisi masyarakat sipil mendesak agar para tersangka diproses melalui sistem peradilan umum. Menurut mereka, mekanisme tersebut dinilai lebih mampu menjamin transparansi serta akuntabilitas dibandingkan proses peradilan militer.
Koalisi juga menyampaikan kekhawatiran apabila kasus ini hanya diselesaikan melalui jalur peradilan militer. Mereka menilai mekanisme tersebut berpotensi menutup peluang pengungkapan jaringan atau pihak yang lebih tinggi dalam struktur komando yang mungkin terlibat.
Menurut mereka, jika penanganan perkara tidak dilakukan secara terbuka, ada risiko bahwa kasus ini hanya berhenti pada pelaku lapangan tanpa mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain yang lebih berperan dalam perencanaan peristiwa tersebut.
Koalisi masyarakat sipil menegaskan akan terus memantau proses hukum kasus ini agar penanganannya berjalan transparan serta memberikan keadilan bagi korban dan perlindungan bagi para pembela HAM.
