Pemerintah Usulkan Diskon Listrik bagi Korban Bencana
mpere Listrik PLN
WARTAFLASH.COM,JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan hingga kini belum menerima pengajuan resmi terkait pemberian keringanan tarif listrik bagi wilayah terdampak bencana banjir dan longsor di Pulau Sumatera. Permohonan tersebut sebelumnya disuarakan oleh sejumlah kepala daerah di wilayah terdampak.
“Belum ada permintaan yang sampai ke saya. Mungkin nanti dari PLN atau kementerian teknis yang menyampaikan secara resmi. Sampai sekarang belum,” ujar Purbaya saat ditemui di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (8/1/2026).
Meski belum menerima surat pengajuan, Purbaya menegaskan pemerintah terbuka untuk memberikan relaksasi tarif listrik apabila memang dibutuhkan. Menurutnya, masyarakat yang terdampak bencana memerlukan perlakuan khusus, terutama di daerah yang aktivitas ekonominya terganggu akibat banjir dan longsor.
“Kita punya dana kebencanaan. Dalam kondisi seperti ini, masyarakat pasti kesulitan, ada yang tidak bisa bekerja atau berproduksi. Kalau ada pengurangan tarif listrik, itu hal yang wajar. Tapi secara resmi saya belum menerima permintaannya,” kata dia.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyiapkan skema diskon listrik bagi wilayah terdampak bencana di Sumatera. Langkah tersebut diambil menyusul permohonan dari sejumlah pemerintah daerah.
Bahlil juga mengungkapkan bahwa hingga kini masih terdapat sejumlah infrastruktur energi yang belum sepenuhnya pulih akibat bencana. Selain itu, sekitar 150 desa dilaporkan masih belum mendapatkan pasokan listrik.
“Ada surat permohonan dari beberapa kepala daerah untuk meminta diskon tarif listrik di lokasi bencana. Prinsipnya kami setuju, tapi sekarang sedang dihitung berapa lama diskon diberikan dan berapa biayanya,” ujar Bahlil dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta.
Terkait durasi diskon dan besaran anggaran yang dibutuhkan, Bahlil mengatakan perhitungan masih berlangsung. Hasilnya nanti akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai bahan pengambilan keputusan.
“Kami masih exercise soal durasi dan pembiayaannya. Pasti akan kami laporkan ke Presiden, karena beliau juga memberi perhatian khusus terhadap kondisi masyarakat yang terdampak bencana,” tuturnya.
