PM Yaman Meninggal, Israel Pindahkan Rapat ke Tempat Rahasia
Foto
Wartaflash.com – Israel memindahkan dua pertemuan penting pemerintah yang semula direncanakan pada hari Minggu, 31 Agustus 2025, ke lokasi rahasia yang disiapkan secara aman, setelah serangan Israel yang menyebabkan kematian Perdana Menteri Yaman dan sejumlah menteri utamanya, demikian dilaporkan oleh media Israel seperti Anadolu.
Kelompok Houthi mengonfirmasi pada hari Sabtu bahwa Perdana Menteri Ahmed Ghalib Al-Rahawi dan sejumlah menteri lainnya tewas akibat serangan udara Israel di Sanaa pada hari Kamis.
Ahmad Ghaleb al-Rahwi dilantik sebagai perdana menteri sejak setahun lalu.
Tetapi, sebenarnya pemerintahan Yaman yang berkuasa di Sanaa dipegang oleh wakilnya, Mohammed Miftah, yang diberi tugas menggantikan tugas-tugas Perdana Menteri.
Rahwi umumnya dilihat sebagai sosok pemimpin yang tidak berada dalam lingkaran utama kepemimpinan Houthi.
Ia pernah bersahabat dengan mantan Presiden Yaman, Ali Abdullah Saleh, yang diturunkan dari posisinya oleh Houthi pada akhir 2014, yang memicu perang saudara selama waktu yang lama.
Namun, setelah itu Rahwi bergabung dengan kelompok Houthi.
Yaman telah terpecah menjadi dua pemerintahan, yaitu pemerintahan Houthi di Sanaa dan pemerintahan Saudi yang didukung di Aden sejak saat itu.
Sejak perang genosida Israel di Gaza pada Oktober 2023, Houthi yang bersekutu dengan Iran terus menyerang kapal-kapal di Laut Merah, sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina.
Mereka juga terus melemparkan rudal ke Israel, walaupun sebagian besar rudal tersebut berhasil diblokir.
Israel merespons dengan melakukan serangan ke wilayah Yaman yang dikuasai Houthi, termasuk ke pelabuhan strategis Hodeidah.
Selama setahun terakhir, Israel melakukan sejumlah pembunuhan terhadap pemimpin utama dan komandan Hamas serta sekutu Lebanon, Hizbullah, yang menyebabkan kekuatan kedua kelompok tersebut melemah secara signifikan.
Media Israel, Channel 12, menyatakan bahwa sebuah pertemuan pemerintah dan pertemuan kabinet keamanan dipindahkan ke “lokasi rahasia dan berbenteng.”
Pemindahan ini diumumkan kepada para menteri tepat sebelum pertemuan dimulai.
Dua pertemuan tersebut semula direncanakan untuk membicarakan sejumlah isu penting, seperti peningkatan dana untuk lembaga keamanan, situasi di Gaza, kemungkinan pengakuan internasional terhadap negara Palestina, dan perkembangan keamanan di Lebanon dan Suriah.
Menurut media Israel, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Kabinet Keamanannya memutuskan hanya membahas kesepakatan komprehensif untuk membebaskan semua sandera Israel yang tertangkap oleh Hamas, menolak usulan kesepakatan parsial yang baru saja ditawarkan oleh para mediator meskipun mereka hampir selaras dengan persyaratan Israel sebelumnya.
Hamas telah berkali-kali menyatakan kesediaannya untuk membebaskan semua sandera Israel dengan syarat perang segera berakhir, pasukan Israel menarik diri dari Gaza, dan tahanan Palestina dilepaskan.
Namun, Netanyahu bersikeras pada persyaratan baru sambil melanjutkan rencana untuk menduduki kembali Gaza.
Sejak Oktober 2023, Israel telah membunuh hampir 63.400 warga Palestina di Gaza.
Genosida ini menghancurkan wilayah kantong tersebut, yang kini menghadapi masalah kelaparan.
November lalu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya, Yoav Gallant, atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.
Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) atas perang yang dilakukannya di wilayah kantong tersebut.
