Logika Digitalisasi Penyaluran Bansos dan Tantangan Akurasi Data

Ilustrasi Digitalisasi Desil DTKS

WARTAFLASH.COM, JAKARTA – Digitalisasi Penyaluran Bansos dan Tantangan Akurasi Data menjanjikan efisiensi yang luar biasa dalam tata kelola pemerintahan, termasuk dalam penyaluran bantuan sosial (bansos).

Pemerintah mengandalkan algoritma berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk mengklasifikasikan masyarakat ke dalam sepuluh tingkat kesejahteraan yang disebut desil.

Secara teoretis, sistem tersebut menawarkan mekanisme yang ideal.

Pemerintah menetapkan rumah tangga yang berada pada Desil 1 hingga 4 sebagai kelompok prioritas utama karena termasuk dalam kategori sangat miskin hingga rentan miskin.

Sementara itu, masyarakat yang berada pada Desil 5 ke atas dianggap semakin mampu memenuhi kebutuhan ekonominya secara mandiri.

Namun, penerapan sistem digital di lapangan justru dapat menimbulkan ironi.

Data yang seharusnya membantu pemerintah menemukan masyarakat yang membutuhkan bantuan justru berpotensi membuat sebagian masyarakat tersebut tidak teridentifikasi.

Persoalan mendasar muncul ketika rumus matematika dalam sistem komputer tidak mampu menangkap dinamika kehidupan masyarakat secara utuh.

Algoritma pendataan dapat terlalu bergantung pada indikator aset fisik yang relatif statis, seperti material dinding rumah, jenis lantai, atau kepemilikan aset tertentu pada suatu waktu.

Pendekatan tersebut berisiko mengurangi kepekaan sistem dalam membaca guncangan ekonomi yang terjadi secara tiba-tiba.

Seorang buruh harian yang kehilangan pekerjaan atau kepala keluarga yang mengalami sakit berat dapat mengalami penurunan kondisi ekonomi hanya dalam hitungan hari.

Ilustrasi Kemiskinan

Namun, ketika keluarga tersebut masih menempati rumah berdinding semen yang mereka bangun melalui tabungan selama bertahun-tahun, sistem belum tentu segera menangkap perubahan kondisi ekonominya.

Akibatnya, sistem dapat mengategorikan keluarga tersebut sebagai kelompok yang dianggap mampu, meskipun keluarga itu sedang menghadapi kesulitan ekonomi. Data yang tersedia pun belum tentu mencerminkan kondisi kehidupan mereka secara aktual.

Anomali lain juga dapat muncul. Sebagian warga yang secara kasatmata tergolong mampu, memiliki kendaraan, dan memperoleh penghasilan relatif stabil masih tercatat dalam kelompok Desil 1 hingga 4.

Fenomena penyaluran bantuan sosial yang tidak tepat sasaran tersebut menunjukkan adanya persoalan serius dalam proses pembaruan dan validasi data.

Ketika kondisi ekonomi sebuah keluarga membaik, perubahan status desil mereka tidak selalu terjadi secara cepat karena pemerintah dapat melakukan proses pembaruan data secara bertahap dan berjenjang.

Akibatnya, algoritma seolah-olah memperlakukan data sebagai potret statis, bukan sebagai gambaran dinamis yang terus mengikuti perubahan kondisi kehidupan masyarakat.

Kegagalan sistem dalam membaca perubahan kondisi ekonomi secara akurat pada akhirnya dapat menciptakan ketidakadilan sosial.

Ketika pemerintah menerapkan teknologi tanpa mekanisme verifikasi manusia yang memadai, mesin pengolah data berisiko mengambil peran sebagai penentu keputusan tanpa mempertimbangkan kondisi masyarakat secara menyeluruh.

Keluarga yang benar-benar membutuhkan bantuan dapat kehilangan akses terhadap bantuan hanya karena sistem menempatkan mereka di luar kelompok prioritas.

Sebaliknya, masyarakat yang secara ekonomi sudah relatif mampu masih dapat menerima bantuan karena pemerintah belum memperbarui data mereka.

Dalam kondisi tersebut, persoalannya tidak hanya terletak pada kesalahan algoritma, tetapi juga pada kelemahan tata kelola data dan mekanisme koreksi di tingkat masyarakat.

Oleh karena itu, pemerintah perlu mengevaluasi transformasi digital dalam penyaluran bantuan sosial secara menyeluruh.

Pemerintah tidak boleh mengandalkan angka desil secara membabi buta seolah-olah data selalu menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat secara akurat.

Pemerintah perlu membangun sistem yang lebih adaptif terhadap perubahan pendapatan, kehilangan pekerjaan, kondisi keluarga, serta berbagai bentuk guncangan ekonomi.

Selain itu, pemerintah perlu melengkapi teknologi dengan validasi lapangan secara berkala serta menyediakan mekanisme pengaduan dan koreksi yang mudah diakses masyarakat.

Pemerintah juga perlu melibatkan pengetahuan dan kondisi faktual di tingkat desa serta komunitas sebagai bagian penting dalam menjaga akurasi data.

Negara tidak boleh membiarkan kesejahteraan masyarakat bergantung pada kesalahan sistemik dalam pengelolaan data.

Pemerintah membentuk bantuan sosial untuk melindungi masyarakat, bukan sekadar memenuhi persyaratan statistik dalam sebuah sistem aplikasi.

Jika logika desil justru membuat masyarakat miskin tersisih, sementara masyarakat yang lebih mampu tetap menerima bantuan, digitalisasi telah menyimpang dari tujuan dasarnya.

Teknologi seharusnya memperkuat keadilan sosial, bukan menggantikannya dengan keputusan berdasarkan angka yang kaku.

Pada akhirnya, manusia merancang teknologi untuk melayani kepentingan masyarakat, bukan menempatkan masyarakat sebagai pihak yang harus mengikuti keterbatasan teknologi.

Digitalisasi penyaluran bantuan sosial akan kehilangan makna apabila pemerintah lebih mempercayai statistik daripada kenyataan yang masyarakat hadapi.

Negara tidak boleh berlindung di balik alasan kesalahan sistem untuk mengabaikan hak masyarakat yang membutuhkan perlindungan.

Pemerintah harus memanusiakan data sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial. Langkah tersebut bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan agar sistem digital tidak mengorbankan masyarakat akibat kegagalan membaca kondisi kehidupan secara nyata.