Wamendagri Minta Kepala Daerah Kawal Program Makan Bergizi Gratis
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta seluruh kepala daerah di Indonesia mencermati sekaligus mengawal secara serius Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 500.1/9653/SJ tentang koordinasi pemerintah daerah dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG). (Beritasatu.com/Celvin Moniaga Sipahutar)
WARTAFLASH.COM,JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta seluruh kepala daerah di Indonesia serius mengawal pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Permintaan ini disampaikan menyusul terbitnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500.1/9653/SJ.
Menurut Bima, ada tiga hal penting yang harus diperhatikan pemerintah daerah agar program MBG berjalan lancar di lapangan.
Pertama, kepala daerah diminta mendata aset milik pemerintah daerah yang bisa digunakan sebagai Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG). Selain itu, daerah juga perlu menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten untuk bertugas di kantor tersebut. Ia menjelaskan, ketentuan mengenai ukuran dan tipe KPPG sudah diatur, sementara perabotan akan disediakan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Kedua, pemerintah daerah diminta mempercepat penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk lokasi pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Proses PBG ini diminta diperlakukan sama cepatnya dengan program perumahan rakyat.
Ketiga, Bima meminta kepala daerah mempercepat penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi SPPG. Ia menegaskan, sertifikat tersebut harus diterbitkan paling lambat 14 hari setelah permohonan diajukan.
Arahan ini disampaikan Bima Arya saat rapat koordinasi pelaksanaan program MBG yang digelar di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat. Ia berharap sinergi pusat dan daerah dapat memastikan program makan bergizi gratis benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
