Heboh Kenaikan Pertamax Rp 16.250, Ternyata Ini Penyebab Harga Tak Bisa Dipertahankan
Ilustrasi. Foto: Istimewa/net
WARTAFLASH.COM,JAKARTA – Lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter memicu perhatian publik. Kenaikan yang terjadi dalam waktu singkat tersebut dinilai sebagai langkah yang sulit dihindari di tengah meningkatnya tekanan fiskal pemerintah dan beban yang ditanggung PT Pertamina (Persero).
Direktur Eksekutif Reformainer Institute, Komaidi Notonegoro, menilai pemerintah sebenarnya telah berupaya menahan harga Pertamax selama beberapa waktu demi menjaga daya beli masyarakat. Namun, kondisi tersebut tidak dapat dipertahankan lebih lama karena selisih antara harga jual dan harga keekonomian semakin melebar.
Menurut Komaidi, selama harga BBM berada di bawah nilai keekonomian, badan usaha penyalur seperti Pertamina harus menanggung terlebih dahulu selisih biaya yang muncul. Mekanisme tersebut pada akhirnya membutuhkan dukungan anggaran negara untuk menutup beban yang ditanggung perusahaan.
“Upaya menjaga daya beli masyarakat sudah dilakukan semaksimal mungkin. Namun pada akhirnya terdapat konsekuensi fiskal yang harus diperhitungkan,” ujar Komaidi.Dikutip dari Beritasatu
Ia menjelaskan, kemampuan pemerintah untuk terus menopang harga Pertamax juga semakin terbatas seiring dinamika harga minyak dunia yang masih berfluktuasi. Jika harga jual tetap dipertahankan pada level sebelumnya, risiko terhadap keberlanjutan pasokan dan kemampuan pengadaan BBM dinilai semakin besar.
Komaidi bahkan memperingatkan bahwa kondisi tersebut dapat memengaruhi kemampuan Pertamina dalam melakukan pembelian pasokan BBM pada periode berikutnya apabila harga yang berlaku tidak mendekati harga keekonomian.
Meski telah naik signifikan, harga Pertamax saat ini disebut masih belum sepenuhnya mencerminkan harga pasar yang sebenarnya. Menurutnya, terdapat sejumlah komponen biaya yang tidak dibebankan kepada konsumen, termasuk beberapa jenis pajak yang tidak dipungut demi menekan harga jual di tingkat masyarakat.
Dengan skema tersebut, Pertamina tetap memperoleh margin usaha, sementara pemerintah memberikan ruang melalui pengurangan beban komponen tertentu agar harga tidak melonjak lebih tinggi.
Di sisi lain, kenaikan harga Pertamax memperlebar selisih dengan Pertalite yang masih dijual Rp 10.000 per liter. Perbedaan harga yang semakin lebar ini diperkirakan akan memengaruhi pola konsumsi masyarakat dan berpotensi meningkatkan permintaan terhadap BBM bersubsidi.
Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara keberlanjutan fiskal, kesehatan keuangan badan usaha energi, serta daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian pasar energi global.
