BI dan OJK Luncurkan KEKSI 2025, Ekonomi Syariah Tumbuh di Atas Rata-Rata Nasional
Bank Indonesia meluncurkan Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (KEKSI) 2026, sekaligus kick off Bulan Pembiayaan Syariah dan Sharia Economic and Financial Outlook (ShEFO) 2026, Jumat (13/2/2026).
WARTAFLASH.COM,JAKARTA – Bank Indonesia bersama Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (KEKSI) 2025 yang dirangkaikan dengan Kick-Off Bulan Pembiayaan Syariah (BPS) serta peluncuran Sharia Economic and Financial Outlook (ShEFO) 2026. Agenda tahunan ini menjadi wadah pemaparan arah kebijakan dan strategi penguatan ekonomi syariah nasional.
Mengusung tema “Sinergi Ekonomi dan Keuangan Syariah Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Lebih Tinggi dan Berdaya Tahan”, kegiatan tersebut melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, antara lain Kementerian UMKM, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Agama, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi, ATR/BPN, hingga BUMN.
Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah BI, Imam Hartono, menyampaikan bahwa sektor ekonomi syariah Indonesia tetap menunjukkan ketahanan di tengah dinamika global. Sepanjang 2025, kinerja Halal Value Chain (HVC) tercatat melampaui pertumbuhan ekonomi nasional.
“Pertumbuhan HVC mencapai 6,2 persen (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,11 persen (yoy),” ujarnya.
Pertumbuhan tersebut ditopang oleh peningkatan sektor makanan dan minuman halal, pariwisata ramah muslim, serta modest fashion. Kontribusi HVC terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) juga meningkat dari 25,45 persen pada 2024 menjadi 27 persen pada 2025, atau naik 155 basis poin.
Dari sisi intermediasi keuangan, pembiayaan perbankan syariah hingga akhir 2025 tumbuh 9,66 persen (yoy). Kinerja ini didukung penyaluran insentif Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) Syariah sebesar Rp35 triliun, setara 4,49 persen dari batas maksimal 5,5 persen per Desember 2025.
Sementara itu, Bulan Pembiayaan Syariah (BPS) kembali digelar untuk mempercepat penyaluran pembiayaan. Pada penyelenggaraan sebelumnya, BPS mencatat realisasi pembiayaan Rp939 miliar, melampaui target Rp589 miliar atau sekitar 60 persen lebih tinggi dari sasaran awal.
Ke depan, sinergi lintas otoritas dan kementerian diharapkan mampu memperluas akses pembiayaan, memperkuat ekosistem halal nasional, serta menjadikan ekonomi dan keuangan syariah sebagai salah satu motor pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.
