Kasus Hukum Seret Pejabat Pemerintah, DPR Minta Pembantu Presiden Jaga Integritas
Wakil Ketua DPR dari Fraksi NasDem Saan Mustopa di Akademi Bela Negara NasDem, Pancoran, Jakarta Selatan, Sabtu (9/11/2024).(Foto: Inilah.com/Reyhaanah Asya)
WARTAFLASH.COM,JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, menyoroti sejumlah kasus hukum yang belakangan menyeret pejabat negara. Ia menilai peristiwa tersebut harus menjadi pelajaran sekaligus peringatan bagi seluruh aparatur pemerintahan agar tetap menjaga integritas dan menjauhi praktik korupsi.
Pernyataan itu disampaikan Saan menyusul munculnya sejumlah perkara hukum yang melibatkan pejabat publik, termasuk mantan Kepala Badan Gizi Nasional dan seorang wakil menteri yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus berbeda.
Menurut Saan, seluruh jajaran pemerintahan perlu menunjukkan keseriusan dalam mendukung agenda pemberantasan korupsi yang selama ini menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Ia menegaskan bahwa komitmen Presiden terhadap upaya pemberantasan korupsi telah berulang kali disampaikan dalam berbagai kesempatan. Karena itu, para menteri, wakil menteri, hingga pimpinan lembaga negara diharapkan mampu menerjemahkan komitmen tersebut melalui tindakan nyata dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.
“Seluruh pembantu Presiden harus menjaga komitmen yang sama dalam membangun pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi,” ujarnya, Kamis (4/6/2026).
Saan menilai kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sangat bergantung pada perilaku para pejabat negara. Oleh sebab itu, integritas, profesionalisme, dan kredibilitas harus menjadi prinsip utama yang dipegang setiap penyelenggara negara.
Ia juga mengingatkan bahwa tingginya harapan publik terhadap pemerintahan saat ini harus dijawab dengan kinerja yang transparan dan akuntabel. Menurutnya, setiap pejabat memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga nama baik institusi sekaligus mendukung upaya reformasi birokrasi yang tengah dijalankan pemerintah.
Lebih lanjut, Saan berharap berbagai kasus hukum yang mencuat tidak mengurangi semangat pemerintah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih. Sebaliknya, kasus-kasus tersebut harus menjadi momentum untuk meningkatkan pengawasan dan memperkuat budaya antikorupsi di lingkungan pemerintahan
Sumber:Inilah.com
