Ketua DPRD Hutri Randa Hadiri Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kota Sungai Penuh Tahun 2027 dan Sosialisasi Perda RPJMD 2025–2029
Humas DPRD Kota Sungai Penuh
SUNGAI PENUH, Wartaflash.com – Ketua DPRD Kota Sungai Penuh, Hutri Randa, S. Sos., MM, hadir dalam Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sungai Penuh untuk tahun 2027 yang diadakan di Aula Kantor Walikota Sungai Penuh, pada hari Selasa (20/01).
Acara ini mengangkat tema “Digitalisasi Pelayanan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia” dan juga menyertakan Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sungai Penuh untuk tahun 2025–2029. Acara ini juga ditandai dengan penandatanganan dokumen sebagai bentuk kesepakatan bersama dalam pembangunan daerah.
Dalam forum itu, Ketua DPRD menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah daerah, DPRD, dan semua pihak yang terlibat dalam menyusun RKPD Tahun 2027 agar sesuai dengan kebijakan dan tujuan strategis yang telah ditentukan dalam RPJMD 2025–2029.
Ia juga menyatakan bahwa digitalisasi dalam pelayanan publik adalah langkah penting untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas layanan kepada masyarakat. Di sisi lain, peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan faktor kunci untuk mendukung keberhasilan perubahan digital ini.
Ketua DPRD menambahkan bahwa DPRD akan terus mengawasi proses perencanaan dan anggaran untuk pembangunan daerah agar program dan kegiatan yang direncanakan benar-benar mengutamakan kepentingan masyarakat serta mampu mendorong pertumbuhan dan daya saing daerah.
Sementara itu, melalui sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2025 tentang RPJMD Kota Sungai Penuh Tahun 2025–2029, para peserta memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai visi, misi, tujuan, serta arah kebijakan pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan.
Forum Konsultasi Publik ini diharapkan mampu menghimpun masukan konstruktif dari seluruh elemen masyarakat guna menyempurnakan Rancangan Awal RKPD Kota Sungai Penuh Tahun 2027, sehingga pembangunan daerah dapat berjalan lebih terarah, inklusif, dan berkelanjutan.
