Mulai Agustus 2026, Gaji dan Tunjangan ASN Kemenag Dibayar Otomatis Lewat Sistem Terintegrasi
Kemenag Siapkan Revolusi Pembayaran Gaji ASN, Platform Digital Nasional Segera Diluncurkan
WARTAFLASH.COM,JAKARTA – Kementerian Agama terus mempercepat transformasi digital dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya manusia. Salah satu langkah strategis yang tengah disiapkan adalah penerapan Platform Pembayaran Pemerintah (PPP) untuk pembayaran gaji dan tunjangan melekat bagi aparatur sipil negara (ASN) di seluruh Indonesia.
Sistem baru tersebut ditargetkan mulai digunakan secara nasional pada Agustus 2026 setelah melalui serangkaian uji coba dan persiapan teknis di sejumlah satuan kerja.
Kesiapan implementasi PPP dibahas dalam kegiatan Walkthrough Pembayaran Belanja Pegawai dan Belanja Common Expenses melalui Platform Pembayaran Pemerintah yang berlangsung di Kantor Pusat Kementerian Agama, Jakarta. Pertemuan tersebut melibatkan sejumlah unit terkait, termasuk Biro Keuangan dan BMN, Biro SDM, Pusat Data dan Teknologi Informasi, Inspektorat Jenderal, serta Direktorat Sistem Perbendaharaan Kementerian Keuangan.
Kepala Biro Keuangan dan BMN Kementerian Agama, Ahmad Hidayatullah, menjelaskan bahwa saat ini proses piloting atau uji implementasi masih berlangsung pada tujuh satuan kerja yang dipilih sebagai proyek percontohan.
Menurutnya, melalui sistem PPP, pembayaran gaji dan tunjangan melekat nantinya tidak lagi dilakukan secara manual seperti sebelumnya, melainkan melalui mekanisme digital yang terhubung langsung antara sistem kepegawaian dan sistem perbendaharaan pemerintah.
“Target kami pada Agustus mendatang seluruh satuan kerja Kementerian Agama sudah menggunakan platform ini. Jika berjalan sesuai rencana, sistem pembayaran akan menjadi lebih sederhana, cepat, dan terintegrasi,” ujar Ahmad.
Ia menambahkan, integrasi data yang mulai dibangun sejak 2024 telah memberikan dampak positif terhadap kualitas pengelolaan anggaran belanja pegawai. Berbagai kendala yang selama ini muncul akibat perbedaan data kepegawaian dan keuangan secara bertahap dapat diminimalkan melalui sistem yang saling terhubung.
Selain mempercepat proses pembayaran, penerapan PPP juga dinilai mampu meningkatkan akurasi perencanaan anggaran karena seluruh data pegawai tersaji dalam satu sistem yang sama.
Transformasi ini turut mengubah pola pengelolaan pembayaran yang sebelumnya tersebar di ribuan satuan kerja menjadi lebih terpusat pada tingkat provinsi. Dengan model tersebut, koordinasi dan pengawasan diharapkan menjadi lebih efektif.
Sementara itu, Kepala Biro SDM Kementerian Agama, Muhammad Zain, menilai digitalisasi pembayaran merupakan kebutuhan yang tidak bisa dihindari mengingat besarnya jumlah pegawai dan satuan kerja yang dikelola Kementerian Agama.
Saat ini, Kementerian Agama memiliki lebih dari 361 ribu pegawai yang tersebar pada lebih dari 3.000 satuan kerja di seluruh Indonesia. Dengan skala organisasi yang besar tersebut, sistem terintegrasi menjadi kunci untuk memastikan akurasi data dan efisiensi pelayanan.
“Penguatan sistem informasi SDM menjadi fondasi utama dalam mendukung implementasi PPP. Melalui sistem yang terhubung, kami ingin memastikan proses pembayaran berlangsung lebih cepat, tepat, dan akuntabel,” kata Muhammad Zain.
Melalui penerapan Platform Pembayaran Pemerintah, Kementerian Agama berharap dapat memperkuat tata kelola keuangan dan manajemen SDM berbasis digital, sekaligus meningkatkan kualitas layanan administrasi bagi seluruh ASN di lingkungan kementerian.
