Demo Mahasiswa di DPRD Sumut Ricuh, Surat Sakit Ketua Dewan Dirobek dan Gerbang Roboh

Aksi unjuk rasa (demonstrasi) ratusan mahasiswa Universitas HKBP Nommensen Medan di depan gedung DPRD Sumatera Utara (Sumut) berujung ricuh pada Senin 22 Juni 2026. (Beritasatu.com/M Ihsan Syahreza)
WARTAFLASH.COM.MEDAN – Aksi unjuk rasa ratusan mahasiswa Universitas HKBP Nommensen Medan di depan Gedung DPRD Sumatera Utara (Sumut), Senin (22/6/2026), berakhir ricuh. Ketegangan pecah setelah massa menolak surat keterangan sakit Ketua DPRD Sumut dan merobohkan gerbang utama gedung dewan.
Sejak siang, para mahasiswa memadati halaman depan DPRD Sumut. Mereka datang membawa enam tuntutan yang berisi evaluasi terhadap sejumlah program pemerintah, mulai dari program makan bergizi gratis, koperasi desa merah putih, hingga sekolah rakyat.
Dalam aksinya, mahasiswa bersikeras meminta Ketua DPRD Sumut, Erni Sitorus, hadir secara langsung untuk mendengarkan aspirasi mereka.
Namun, yang menemui massa justru Wakil Ketua DPRD Sumut, Salman Alfarisi. Di hadapan demonstran, ia menjelaskan bahwa Erni Sitorus tidak dapat hadir karena sedang sakit dan menjalani perawatan di rumah.
“Saya Wakil Ketua DPRD Sumut Salman Alfarisi dari Fraksi PKS. Bu Ketua sedang sakit dan dirawat di rumah, sehingga tidak bisa hadir,” ujarnya.
Penjelasan tersebut ternyata tidak memuaskan mahasiswa. Massa tetap mendesak agar Ketua DPRD menunjukkan bukti kondisi kesehatannya.
Tak lama berselang, Sekretariat DPRD Sumut menyerahkan surat keterangan sakit kepada mahasiswa. Namun, dokumen itu justru memicu kemarahan massa.
“Ini surat palsu, stempelnya saja tidak ada,” teriak salah seorang orator dari atas mobil komando.
Suasana pun memanas. Surat tersebut direbut dari tangan perwakilan DPRD dan dirobek di hadapan para peserta aksi. Teriakan dan sorakan mahasiswa menggema di depan gedung dewan.
Kekecewaan massa semakin memuncak karena merasa aspirasi mereka tidak direspons langsung oleh pimpinan DPRD Sumut. Aksi dorong terhadap gerbang utama pun tak terhindarkan hingga pagar besi itu akhirnya roboh.
“Mereka tidak mau turun menemui kami secara langsung,” kata Koordinator Aksi, Mujizat Silalahi.
Selain mengkritisi sejumlah program pemerintah, mahasiswa juga menyuarakan tuntutan lain, seperti revisi Undang-Undang TNI dan Polri, stabilisasi nilai tukar rupiah, penurunan harga bahan bakar minyak (BBM), serta pengendalian harga kebutuhan pokok.
Insiden tersebut menjadi penutup aksi yang semula berlangsung damai, namun berubah ricuh akibat ketegangan antara massa demonstran dan pihak DPRD Sumut terkait kehadiran Ketua DPRD untuk menerima aspirasi mahasiswa.
Sumber:Beritasatu







